![]() |
| Infodadupoker |
INFODadupoker - Seperti yang anda ketahui seluruh pembaca setia kami ditanah air. Saat ini Gubernur dan wakil gubernur Anies Basvedan-Sandiaga Uno kembali menimbulkan perhatian khusus di kalangan warga Ibukota. Hal ini disebabkan oleh proyek anggaran APBD 2018, yang meningkat menjadi 77,12 miliar. Pada 2017, APBD Perubahan hanya sebesar 70,18 milliar yang telah disepakati .
Dalam pembahasan RAPBD, DKI 2018 banyak dikritik. Karena beberapa anggaran telah meningkat secara signifikan, misalnya, anggaran tim gubernur untuk mempercepat percepatan pembangunan (TGUPP). Kalau saja Rp 2,36 miliar sekarang naik menjadi Rp 28 miliar di RAPBD 2018 .
Kemudian Anis-Sandi juga memasukkan anggaran Balai Kota Pengelolaan Hama Terpadu dan Gedung Markas Besar di Dakar Provinsi Jakarta sebesar Rp. 280.375.708 , dibandingkan dengan sebelumnya hanya 266 juta. Menggosok. Dan DPRD juga mendapat anggaran untuk perbaikan air mancur, biayanya sangat tinggi dan sebesar Rs. 622.714 160. Jika sebelumnya, dari Sumarsono menjadi gubernur PLT anggaran penyimpangan 500 juta rupiah ditolak .
Dibanjiri Proters atas ketidak puasanya masyarakat ini, Sandiaga langsung memberikan bola dan melempar bola panas di Basuki Thahaja Purnama akrab disapa Ahok. Alasannya adalah bahwa kebijakan anggaran umum dan anggaran sementara KUA-PPAS, yang dikembangkan dan diusulkan, sebelumnya sudah berlaku di hadapannya saat ini .
Politisi Gerindra tidak bertanggung jawab atas inflasi anggaran RAPBD 2018, yang mencapai 77,12 triliun rubel. Dia berulang kali mengklaim bahwa banyak dana anggaran ini. Yang sebelumnya sudah dibuat sendiri pada saat Basuki Purnama ( ahok ) dan Djarota Sayful Hidayat. Untuk tujuan ini, dia menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau ulang anggaran beberapa program yang sudah dijalankan sebelumnya .
Salah satu anggaran yang tumbuh adalah kunjungan kerja DPRD, yang diperkenalkan di pemerintahan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan Keputusan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak dan administrasi keuangan pimpinan dan anggota DDPR .
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai DPR Jakarta NasDem Bestari Barus mengatakan bahwa usulan Anies-Sandi masih bisa diubah. Karena anggaran masih dalam pembahasan di Badan Anggaran Banggar, sedang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri kedepannya .
Bagaimana menurut anda para pembaca setia kami ditanah air. Dengan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi. Malah menyalahkan Ahok yang sudah berada di dalam jeruji. Jika hal ini sedang dalam proses mengapa tidak segera mencari solusinya dan bertanggung jawab. Agar masalah dapat segera terpercahkan. Bukannya melemparkan kasus pemerintahan begitu saja ?. Terimakasih .


No comments:
Post a Comment